SARANA ADVOKASI & EDUKASI

"Melayani dan Melindungi dengan Nurani"

Aplikasi Mobile SAVE PMI Taiwan

Jangan Ketinggalan Info Ketenagakerjaan, Silahkan Instal Aplikasi Save Mobile Taiwan di Google Playstore

Mau Perpanjang PK Simak Alur dan Info Berikut ini

Sebagai PMI yang perpanjang kontrak baru di Taiwan, jangan lupa perpanjang PK sekaligus urus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan untuk Pelindungan Anda !

(Update) Cara Perpanjang PK dan Daftar BPJS Ketenagakerjaan di Taiwan

Pengumuman terbaru terkait Proses legalisasi Perjanjian Kerja Bagi TKI yang melakukan Perpanjangan Kontrak 3 (tiga) tahun pada KDEI di Taipei.

Akun Line SAVE PMI TKI Taiwan

Ayo Gabung Line@savepmitaiwan

Hati-hati Penipuan Yang Mengatasnamakan Pejabat maupun Institusi BP2MI, Agar Selalu Waspada! ~ Waspada Virus Covid-19, patuhi protokol yg ditetapkan pemerintah

Cari Info Cepat !

24 February 2021

Temui Perwakilan TETO, Kepala BP2MI Bahas Rencana Pembukaan Penempatan PMI ke Taiwan

 

Temui Perwakilan TETO, Kepala BP2MI Bahas Rencana Pembukaan Penempatan PMI ke Taiwan.

Jakarta, BP2MI (23/2) - Untuk membahas rencana pembukaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Taiwan yang hingga saat ini ditutup karena pandemi Covid-19, Kepala BP2MI Benny Rhamdani adakan pertemuan dengan Kepala Perwakilan TETO di Indonesia, Mr. John Chen, di Kantor TETO Jakarta, Senin (22/2/2021). Hal ini mengingat ada sekitar 6000 Calon PMI yang menunggu pemberangkatan ke Taiwan.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menyampaikan bahwa sebelumnya BP2MI sudah melakukan 3 kali rapat dengan TETO mengenai hal ini, yakni 2 Desember 2020,1 Februari 2021 dan kemarin, 22 Februari 2021. Demikian disampaikan Kepala BP2MI dalam konferensi pers yang diadakan di Media Center BP2MI, Jakarta, Selasa (23/2/2021).

"Dari pertemuan kemarin disampaikan oleh Kepala Perwakilan TETO bahwa pihaknya memberikan apresiasi terhadap pemerintah Indonesia, karena hubungan kedua belah negara yang sudah terjalin baik selama ini. Dijelaskan bahwa Taiwan memiliki perlindungan yang baik terhadap PMI, bahkan mereka mendapatkan asuransi seperti BPJS yang manfaatnya sama dengan Warga Negara Taiwan," ungkap Benny.

Terkait dengan PMI yang terpapar Covid-19 di Taiwan, biaya yang ditanggung Taiwan cukup besar (400 juta/PMI) dan semua itu ditanggung oleh Taiwan.

"Terkait penempatan kembali ke Taiwan, Kepala Perwakilan TETO menyampaikan, bahwa TETO selalu menanyakan dan meng-update kondisi penanganan Covid-19 di Indonesia kepada Menteri Tenaga Kerja Taiwan (Ministry of Labor) dan Pusat Kendali Epidemi Covid-19 (CECC – Central Epidemic Command Center) dan hasil simpulan mereka Indonesia masih dinilai cukup tinggi berdasarkan jumlah warga yang terpapar Covid-19, meskipun trendnya terus membaik/menurun," jelas Benny.

Untuk itu Benny menawarkan untuk bersama-sama TETO melakukan pengawasan bersama terkait dengan pelaksanaan pelatihan CPMI yang akan diberangkatkan ke Taiwan.

"Dari pihak TETO meminta bahwa ke depan BP2MI akan diminta contoh sampel sertifikat PCR dan contact person dari masing-masing laboratorium dan sarana kesehatan, serta diminta untuk menyusun SOP karantina CPMI setelah dilakukan tes PCR sebelum diberangkatkan ke Taiwan," ujar Benny.

Benny menambahkan, pihak TETO juga telah menerima daftar laboratorium dan sarana kesehatan yang diajukan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, dan akan dilakukan seleksi kembali oleh pemerintah Taiwan.

Selain itu, untuk meluruskan adanya berbagai informasi yang belum tentu benar terkait kebijakan pembebasan biaya penempatan, Benny menjelaskan biaya yang ditanggung pengguna (user) tidak termasuk biaya yang ditanggung pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah), terutama untuk pelatihan dan sertifikasi kompetensi.

Terakhir, Benny juga mengatakan bahwa fakta ditemukannya CPMI yang terpapar Covid-19 saat tiba di Taiwan pada Desember tahun lalu, merupakan pelajaran yang berharga bagi pemerintah Indonesia, khususnya BP2MI. Untuk itu ia menghimbau kepada P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia), bahwa hal ini menjadi catatan penting bagi perusahaan yang akan menempatkan PMI ke Taiwan jika nantinya penempatan telah dibuka kembali. 

"P3MI harus benar-benar secara jujur melakukan tes PCR bagi CPMI yang akan bekerja ke Taiwan, karena sudah tahu resikonya jika ditemukan kembali CPMI yang terpapar Covid-19 di kemudian hari yang akan berdampak pada perusahaannya sendiri yang akan di-suspend, atau bahkan ditutupnya kembali penempatan ke Taiwan," tutup Benny.*** (Humas/SD/MIT)

Sumber : Website BP2MI

21 February 2021

KURSUS BAGI PMI

 

πŸ“£πŸ“£πŸ“£πŸ“£πŸ“£πŸ“£

PENGUMUMAN

KURSUS BAGI PEKERJA MIGRAN YANG DILAKSANAKAN OLEH 

PUSAT LAYANAN PEKERJA MIGRAN TAOYUAN


    Silahkan dimanfaatkan kesempatan ini khususnya bagi PMI di Taoyuan,
informasi lebih lanjut, silahkan baca info πŸ‘‡

JADWAL SUNDAY SERVICE TAHUN 2021

 



πŸ“£πŸ“£πŸ“£πŸ“£πŸ“£

PENGUMUMAN JADWAL SUNDAY SERVICE TAHUN 2021


Mohon Perhatian PMI di Taiwan terkait Jadwal Sunday Service Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh KDEI Taipei..


Ayo gunakan kesempatan ini untuk memperbaharui masa berlaku paspor       



    


15 February 2021

(Info) Web SAVEPMI Taiwan pindah alamat

 Sekilas Info rekan-rekan PMI dimanapun berada !

Saat ini Portal Informasi dan Pengaduan PMI Taiwan dapat diakses dengan menggunakan alamat website yang baru yakni :
https://savepmi.kdei-taipei.org yang sebelumnya beralamat di  www.savepmi-taiwan.org (sudah tidak dapat diakses).

Demikian semoga postingan-postingan informasi senantiasa bermanfaat !

Salam PMI Taiwan Hebat !





Buku Panduan Hal2 yang Harus Diketahui TKA di Taiwan Edisi 2021

 Sobat PMI Taiwan !

Sumber : https://fw.wda.gov.tw/

WDA, MOL Taiwan kembali merilis buku panduan bagi Pekerja Migran Asing.

Ayo dibaca untuk meningkatkan pengetahuannya biar menjadi PMI Smart berwawasan luas.

Baca online disini atau Download disini 

Terima Kasih, Semoga Bermanfaat.

25 January 2021

JADWAL SUNDAY SERVICE BULAN JANUARI 2021

                                                               πŸ“£πŸ“£πŸ“£πŸ“£πŸ“£πŸ“£πŸ“£

PENGUMUMAN 
 
Mohon Perhatian PMI di Taiwan terkait Jadwal Sunday Service Bulan Januari 2021 πŸ‘‡
                Apabila ada pertanyaan Silahkan Hubungi Hotline Bidang Imigrasi +886 905-231-225

PELAYANAN PASPOR BERLAKU MULAI 1 FEBRUARI 2021



πŸ“£πŸ“£πŸ“£πŸ“£πŸ“£πŸ“£πŸ“£πŸ“£πŸ“£

PENGUMUMAN 
 
Mohon Perhatian PMI di Taiwan akan Pengumuman Terkait Paspor πŸ‘‡
                             Apabila ada pertanyaan Silahkan Hubungi Hotline Bidang Imigrasi
                             +886 905-231-225

 

18 January 2021

KENAIKAN GAJI PMI SEKTOR FORMAL PER 1 JANUARI 2021 MENJADI NT 24.000

πŸ“£πŸ“£πŸ“£πŸ“£πŸ“£  PENGUMUMAN KENAIKAN GAJI PMI SEKTOR FORMAL

Berlaku sejak 1 Januari 2021, gaji PMI sektor Formal menjadi NT$ 24.000

15 December 2020

22 PMI Taiwan Jadi Sarjana, Kepala BP2MI: Perjuangan Tidak Mudah, Selesaikan Kuliah Sambil Bekerja

 


Jakarta, BP2MI (13/12) - Sebanyak 22 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Taiwan telah berhasil menyelesaikan studi Sarjana di Universitas Terbuka. Ini merupakan hasil kerjasama antara Universitas Terbuka dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

"PMI adalah orang-orang hebat. Selain berani meninggalkan kampung halaman demi mewujudkan mimpi dan harapan keluarga, ada PMI yang juga berani menambah ilmu dengan memilih untuk kuliah, justru ketika PMI lainnya memilih untuk menggunakan waktunya untuk istirahat atau berlibur," ujar Kepala BP2MI, Benny Rhamdani saat memberikan sambutan secara virtual dalam Wisuda dan Upacara Penyerahan Ijazah yang diselenggarakan di kantor KDEI Taiwan, Minggu (13/12).

Untuk itu, Kepala BP2MI mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada 22 PMI yang telah berhasil menyelesaikan studi sambil bekerja. "Sebuah perjuangan yang tentu tidak mudah, bahkan dipastikan penuh dengan pengorbanan dan jerih payah untuk terus belajar dan menyelesaikan tugas kuliah sambil tetap bekerja", jelasnya.

Benny menambahkan, dengan melanjutkan pendidikan ke tingkat Sarjana tentu akan memberikan berbagai manfaat bagi PMI, salah satunya kesempatan kerja. Kesempatan kerja bagi lulusan SD, SMP atau SMA tentu akan berbeda dengan lulusan Sarjana.

"Dulu pilihan kerjanya mungkin terbatas. Tapi setelah lulus, kesempatan kerja akan menjadi lebih luas dan beragam, dengan penghasilan yang juga lebih tinggi tentunya. Dengan demikian kita bisa membiayai anak dan keluarga untuk bisa mengenyam pendidikan yang layak sehingga kita dapat mencerdaskan, membuka peluang dan menyejahterakan generasi penerus," papar Benny.

Para lulusan ini, lanjut Benny, adalah simbol manusia pantang menyerah dan modern yang berpikir maju. Terlebih lagi, hal ini turut membuat image PMI menjadi lebih profesional sebagai pahlawan devisa.

"Untuk itulah, Pemerintah Indonesia melalui BP2MI berkomitmen sebagaimana yang dipesankan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bahwa setiap PMI layak diberikan perlakuan hormat negara dan mendapatkan perlindungan dari ujung rambut hingga ujung kaki," tegas Benny.

Terakhir, Kepala BP2MI mengucapkan terima kasih kepada Universitas Terbuka yang telah menjalin kerja sama dengan BP2MI untuk menyediakan kesempatan bagi PMI untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi demi mewujudkan Indonesia maju.*** (Humas/SD)

Sumber : BP2MI

10 December 2020

LINK WEBSITE UNTUK INFORMASI PENTING

 Cari Informasi itu Penting..!!!!


Rekan-Rekan PMI Taiwan, 

πŸ“£πŸ“£πŸ“£πŸ“£πŸ“£

Sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan akan perkembangan informasi yang berlaku di Taiwan

Selain website/sosial media KDEI Taipei https://www.kdei-taipei.org/ dan Instansi Pemerintah Indonesia seperti Kementerian Luar Negeri RI (kemlu.go.id), Kementerian Ketenagakerjaan RI (kemnaker.go.id) dan BP2MI (bp2mi.go.id)

Perlu juga mencari informasi dari website dan media sosial pemerintah Taiwan seperti MOL yang juga tersedia LAYANAN BAHASA INDONESIA

https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/index?locale=in


#PMITaiwanCerdas

#cariinfoitupenting

#gemarmembaca

09 December 2020

Update Peraturan Protokol Kesehatan di Taiwan

 

Update Peraturan Protokol Kesehatan 

di Taiwan




Silahkan dibaca dengan teliti dan seksama yang rekan-rekan PMI Taiwan pada tautan di bawah πŸ‘‡ ini :

https://www.kdei-taipei.org/index.php/berita/item/1930-update-peraturan-protokol-kesehatan-di-taiwan

03 December 2020

BP2MI Respons Cepat Suspensi Otoritas Taiwan terhadap Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI Respons Cepat Suspensi Otoritas Taiwan terhadap Penempatan Pekerja Migran Indonesia

 Jakarta, BP2MI (2/12) - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merespons cepat tindakan otoritas Taiwan menghentikan sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipicu adanya 85 PMI di Taiwan yang terkonfirmasi positif Covid-19 yang  tiba pada bulan Oktober-November 2020.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani, telah bertemu dengan TETO, perwakilan otoritas Taiwan di Indonesia, guna mendapatkan klarifikasi terkait pengumuman otoritas Taiwan tersebut.

"Indonesia serius dalam menangani Covid-19 karena keselamatan PMI adalah hukum tertinggi. Pada tanggal 9 September 2020, BP2MI mengeluarkan Surat Edaran yang mewajibkan PMI melakukan tes PCR sebelum berangkat ke negara penempatan. Surat Edaran ini kami keluarkan bahkan sebelum Otoritas Taiwan mengeluarkan ketentuan untuk swab PCR. Bagi kami, adanya 85 PMI yang terkonfirmasi positif di Taiwan adalah masalah yang sangat serius," ungkap Benny saat Konferensi Pers di Kantor BP2MI, Jakarta, Rabu (2/12/2020).

Seperti diketahui, otoritas Taiwan menetapkan suspensi terhadap penempatan PMI ke Taiwan selama 2 minggu dari tanggal 4-17 Desember 2020 dan akan menginformasikan lebih lanjut mengenai penerimaan PMI ke Taiwan setelah tanggal 17 Desember 2020. Adapun bagi 14 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesai (P3MI) yang menjadi sumber cluster positif Covid-19 dari 85 PMI tersebut, hanya dapat menempatkan kembali ke Taiwan jika telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan RI dan BP2MI dan mendapatkan persetujuan CDC Taiwan.

Kepala BP2MI menanggapi hal ini dengan menegaskan akan merekomendasikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI agar P3MI yang melanggar protokol kesehatan dan terbukti tidak melakukan tes PCR terhadap PMI untuk dicabut izinnya.

“BP2MI akan merekomendasikan pula kepada Kementerian Kesehatan RI agar sarana kesehatan (sarkes) yang diduga memalsukan hasil tes PCR untuk dicabut izinnya. Sejalan dengan itu, kami akan membuat tim khusus berkolaborasi dengan TETO untuk melakukan pengetatan, pengawasan, dan evaluasi, sejauh mana P3MI secara efektif dan konsisten melakukan tes PCR untuk para PMI sebelum berangkat ke negara penempatan," ujar Benny.

Disampaikan pula bahwa BP2MI akan mengundang P3MI dan Sarkes pada Senin (7/12/2020) untuk memberikan arahan terkait penempatan PMI di masa pandemi covid-19 ini. P3MI yang diundang harus membawa nama-nama PMI yang akan dan sudah dikirim ke Taiwan dan bukti-bukti pemeriksaan PCR.

“Bersamaan dengan itu, BP2MI juga meminta bantuan otoritas Taiwan untuk menginformasikan dengan  lengkap nama-nama PMI yang terkonfirmasi Covid-19 sebagai referensi untuk melakukan tracing di dalam negeri. BP2MI akan melakukan revisi terhadap Surat Edaran Kepala BP2MI tanggal 9 September 2020 yang lebih kuat dengan mencantumkan sanksi terhadap P3MI yang tidak menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan tidak dapat membuktikan hasil PCR yang valid.

“BP2MI akan memperkuat kerja sama dengan Gugus Tugas Covid-19 dalam penempatan PMI di masa pandemi covid-19. Kami akan melakukan berbagai upaya untuk melakukan pelindungan terhadap PMI dan untuk menjaga hubungan baik Indonesia dan Taiwan. Semoga keputusan yang diambil otoritas Taiwan ini adalah keputusan berdasarkan temuan medis, bukan keputusan politis,” tutup Benny. ** (Humas BP2MI)

Sumber : BP2MI

12 November 2020

KDEI Taipei Kembali Merepatriasi 30 Pelaut Indonesia dari Taiwan

KDEI Taipei Kembali Merepatriasi 30 Pelaut Indonesia dari Taiwan

Taoyuan (11/11/20), bertempat di Bandara Taoyuan, Kepala KDEI Taipei melepas 30 pelaut Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing (Non Taiwan) yang telah stranded selama berbulan-bulan di sekitar perairan Taiwan disebabkan adanya kebijakan pembatasan pergerakan (border control) untuk pencegahan penyebaran COVID-19.

Dalam sambutannya, Kepala KDEI Taipei menyampaikan bahwa proses penanganan pemulangan pelaut Indonesia membutuhkan waktu yang panjang, mulai dari bulan April 2020 sejak pelaporan pertama yang diterima oleh KDEI Taipei. Berbagai upaya telah dilakukan oleh KDEI Taipei untuk memulangkan para pelaut Indonesia yaitu dengan melakukan serangkaian pertemuan dan negosiasi dengan berbagai instansi terkait di Taiwan, dimana puncaknya Kementerian Luar Negeri Taiwan memfasilitasi pertemuan dengan berbagai instansi guna membahas permohonan bantuan kemanusiaan yang diajukan oleh KDEI Taipei agar pelaut Indonesia diizinkan pulang melalui Taiwan.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, pemerintah Taiwan secara resmi mengijinkan pelaut berkewarganegaraan asing yang bekerja di kapal-kapal berbendera asing (Non Taiwan) untuk dapat direpatriasi melalui Taiwan dengan ketentuan harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan.

Kepala KDEI Taipei menyampaikan bahwa KDEI Taipei akan berupaya secara maksimal untuk memfasilitasi pemulangan pelaut-pelaut Indonesia yang saat ini masih berada di sekitar perairan Taiwan. Rencana kepulangan tahap selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 dengan jumlah pelaut sebanyak 30 orang sesuai batas maksimal yang diizinkan dalam 1 (satu) kali penerbangan terjadwal yang difasilitasi oleh KDEI Taipei.

Sampai dengan saat ini, KDEI Taipei telah berhasil merepatriasi 33 pelaut Indonesia dimana pada pemulangan tahap pertama pada 14 Oktober 2020, 3 (tiga) pelaut Indonesia diizinkan untuk meninggalkan Taiwan.

KDEI Taipei mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Maritim dan Komunikasi, Imigrasi, Cost Guard, dan seluruh Instansi terkait di Taiwan, yang telah bersama-sama dengan KDEI Taipei dalam program repatriasi pelaut Indonesia.




22 October 2020

Webinar Kiat Aman Transaksi Remitansi, Pengelolaan Keuangan dan Investasi





Kantor Perwakilan Bank Indonesia  Kediri
✨Proudly Present✨

Webinar Kiat Aman Transaksi Remitansi, Pengelolaan Keuangan dan Investasi

Assalamualaikum Wr Wb.πŸ‘‹
Apakabar semuanya ? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Amin...

Di tengah pandemi COVID-19, tidak mengurangi semangat untuk tetap produktif dan menimba ilmu baru, apa saja sih yang dapat kita lakukan agar tetep produktif πŸ€” ? Yuk ikut webinar!

Pendaftaran dapat dilakukan melalui link berikut ini : bit.ly/bikediri

Pada kesempatan kali ini KPwBI Kediri akan mengadakan webinar edukasi keuangan dengan materi yg sangat menarik yaitu: 

 1. Materi Pelayanan Penempatan PMI pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru – Happy Mei Ardeni 

2. Materi Perencanaan Keuangan dan Investasi – Adrian Maulana

3. Materi Remitansi dan Produk Perbankan -Mohamad Hafinuddin

πŸ“Œ Save The Date πŸ“Œ

πŸ“† Sabtu, 24 Oktober 2020
⏰ 09.00 s/d 12.00 WIB (Link dibuka 30 menit sebelum kegiatan dimulai)

πŸ“±Link Zoom:
Meeting ID: 832 66045168
Passcode: bikediri

Keuntungan : Ilmu yang bermanfaat, E - Money dalam bentuk saldo dompet digital bagi CPMI dan PMI yg mengikuti sesi awal s.d. selesai

Syarat:
1. Peserta CPMI dan PMI yang telah mengisi data lengkap melalui form pendaftaran
2. Berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian acara
3. Memiliki dompet digital (Link Aja, OVO, Gopay, Shopee Pay, Dana)

Segera daftarkan diri Anda sebelum kuota terpenuhi πŸ“




 

Webinar Kewirausahaan




Webinar Kewirausahaan

Assalamualaikum Wr Wb.πŸ‘‹
Apakabar semuanya ? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Aamiin...

Ingin tetap produktif di masa pandemi Covid 19?? 
Ingin UMKM nya Naik kelas??
Ingin tau lebih banyak seputar kewirausahan dan mengembangkannya??

Yok tambah pengetahuan dengan ikuti *Webinar Kewirausahaan
Pendampingan Akses Permodalan untuk Pengembangan UMKM bagi Purna Pekerja Migran Indonesia*

Kegiatan yang terselenggara atas kerjasama BP2MI, Kementerian Koperasi dan UKM, Tim Alpha PMI zona Hongkong & Macau dan Otoritas Jasa Keuangan

Dengan Keynote Speaker Kepala BP2MI - Benny Rhamdani

Dan materi menarik yang Akan disampaikan dari :
1. Kementerian Koperasi dan UKM
2. Smesco Indonesia
3. Otoritas Jasa Keuangan
4. Lembaga Pengelola Dana Bergulir


πŸ“Œ Save The Date πŸ“Œ
πŸ“† Minggu, 25 Oktober 2020
⏰ 13.00 s/d 15.00 WIB (Link dibuka 30 menit sebelum kegiatan dimulai)
πŸ“±Link Pendaftaran:
http://bit.ly/PMI25Okt

Keuntungan : Ilmu yang bermanfaat, E - sertifikat, dan Pulsa Bagi Peserta yg Mengikuti Sesi Awal s.d. selesai

Syarat:
1. Peserta telah mengisi data lengkap melalui form pendaftaran
2. Stay at Home
3. Berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian acara

Link Zoom akan diinformasikan setelah dilakukan registrasi




 

05 October 2020

Berangkat Bekerja, Pulang Bergelar Sarjana


"Berangkat Bekerja, Pulang Bergelar Sarjana"

Migrant Worker Scholarship

Migrant Worker Scholarship adalah beastudi untuk menempuh pendidikan tinggi program kuliah online (virtual class program) di Institute Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan bagi Tenaga Migran Indonesia (PMI).

Program ini merupakan sinergi antara ITB Ahmad Dahlan dengan Yayasan Dompet Dhuafa, salah satu lembaga filantropi yang memiliki kepedulian kuat terhadap pekerja migran.

Program Migrant Worker Scholarship bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pekerja migran melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi berbasis virtual.

Melalui perkuliahan online dengan menggunakan aplikasi learning management system (e-learning) memungkinkan setiap pekerja migran dapat mengikuti pembelajaran secara efektif, fleksibel, kapan pun dan dimana pun.

Selain mengikuti perkuliahan, pekerja migran yang mengikuti program ini akan didampingi untuk meningkatkan kompetensi dan skill diri melalui berbagai pelatihan seperti kursus bahasa asing, pelatihan kewirauhaan, financial literacy, dan lainnya.

Setelah mengikuti program Migrant Worker Scholarship ini, diharapkan pekerja migran setelah pulang ke Indonesia nantinya mampu bekerja dan berkarya secara mandiri di negeri sendiri.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor whatsapp : +62 813-1774-3535

Sumber : https://itb-ad.id/migrant-worker-scholarship/ 


09 September 2020

Kepala BP2MI : Tidak Benar Taiwan Tolak Peraturan Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran

 

Kepala BP2MI : Tidak Benar Taiwan Tolak Peraturan Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran

Jakarta, BP2MI (9/9) - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan bahwa tidak benar pemerintah Taiwan menolak Peraturan BP2MI No. 09/2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Mengklarifikasi pemberitaan dari Media Indonesia Liputan6.com dan Kompas.com pada tanggal 6 dan 8 September 2020, bahwa Kementerian Tenaga Kerja Taiwan tidak benar menolak peraturan tersebut. Disebutkan juga, Taiwan akan beralih mempekerjakan pekerja migran dari Vietnam, Thailand, dan Filipina sebagai bentuk penolakan terhadap langkah Indonesia. Saya katakan bahwa ini tidak benar," tegas  Benny di Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Benny menegaskan, bahwa pembebasan biaya penempatan Pekerja Migran adalah mandat dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pasal 30 ayat (1). Dan implementasinya adalah dengan memberikan masa transisi selama 6 bulan untuk melakukan konsolidasi dengan pihak negara tujuan penempatan, Pemerintah Daerah dan Perusahan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Ia menambahkan, Taipei Economic and Trade Office (TETO)  menyatakan bahwa laporan tersebut tidak sesuai dengan fakta. Setelah melakukan konfirmasi, pada 3 September 2020, bahwa  pejabat Kementerian Tenaga Kerja Taiwan dalam wawancara dengan Kantor Berita CNA, bahwa pemerintah Taiwan telah mengetahui pemerintah Indonesia telah secara sepihak mengumumkan peraturan tentang pembebasan biaya penempatan PMI.

"Pemerintah Taiwan hanya belum menerima pemberitahuan secara resmi. Serta kami juga belum melakukan komunikasi dan negosiasi. Kami berharap kedua pemerintah dapat segera merundingkan peraturan pembebasan biaya penempatan Pekerja Migran  ini," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sambung Benny, pejabat Kementerian Tenaga Kerja Taiwan tidak pernah mengatakan bahwa Taiwan ''menolak'' peraturan Peraturan BP2MI No. 09/2020 tentang Pembebasan Biaya PMI. Pemerintah Taiwan  juga tidak pernah mengatakan bahwa akan beralih mempekerjakan pekerja migran dari Vietnam, Thailand, dan Filipina.

"Jadi kesimpulannya, pemberitaan tersebut yang tidak sesuai fakta dapat menyebabkan pemahaman yang salah. Ini dapat merusak hubungan kerjasama antara Taiwan dan Indonesia," ujarnya.

TETO telah mengklarifikasi dan menyarankan kepada media untuk tidak mengutip pemberitaan tersebut. Informasi yang benar terkait kasus ini harus berdasarkan berita yang dirilis oleh Kementerian Tenaga Kerja Taiwan maupun TETO.**(Humas BP2MI)

Sumber : BP2MI

07 September 2020

BP2MI-PT Angkasa Pura Sediakan 5 Fasilitas Khusus PMI di Bandara Soekarno-Hatta

 

Kepala BP2MI saat menandatangi Nota Kesepahaman dengan dengan Menteri BUMN, Erick Thohir di kantor BP2MI pada 18 Agustus lalu.


Jakarta, BP2MI (6/9) - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama PT Angkasa Pura II (Persero) menyiapkan fasilitas khusus di bandara untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI). Fasilitas tersebut  untuk keberangkatan dan kepulangan PMI di Bandara Soekarno-Hatta.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyatakan, kedepannya layanan kepada PMI akan semakin baik dengan adanya berbagai fasilitas khusus di Bandara Soekarno-Hatta, sekaligus memperketat pengawasan dari adanya mafia pungli yang kerap memeras PMI saat akan kembali ke daerah asalnya.

“Ada 5 fasilitas khusus bagi PMI di Bandara Soekarno-Hatta dan kemudian menyusul di bandara-bandara yang menjadi kantong PMI. Saya ingin dengan adanya fasilitas ini maka layanan di bandara untuk PMI   menjadikan mereka sebagai warga negara VVIP,” jelas Benny di Jakarta, Minggu 6/9/2020.

Sebelumnya BP2MI dan PT. Angkasa Pura II (Persero) telah melakukan pandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dengan Presiden Direktur PT. Angkasa Pura II , Muhammad Awaluddin pada Jumat, 4/9/2020. Ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian BUMN dan BP2MI, pada 18 Agustus 2020 lalu.

Dari hasil MoU tersebut, lanjut Benny, terdapat 5 fasilitas khusus yang bagi PMI  di Bandara Soekarno-Hatta. 

Pertama, terdedia jalur khusus (special lane) untuk PMI di  Bandara Soetta pada akhir September 2020. Jalur khusus ini terdapat di konter Imigrasi untuk memproses keberangkatan dan kepulangan.

“Umumnya jalur khusus hanya diperuntukkan bagi penumpang first class/business class, lalu kru pesawat, kemudian pemegang KITAS, dan pemegang paspor diplomatik. Dalam waktu dekat, Soekarno-Hatta akan menyediakan jalur khusus bagi PMI, dan ini menjadi yang pertama di Indonesia bahkan mungkin dunia. Ini sebagai bentuk apresiasi kami kepada para PMI,” jelas Benny.

Kedua, tersedia Help desk untuk PMI,  yang saat ini sudah tersedia di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Sotta, tepatnya di area baggage claim. Help desk khusus untuk membantu seluruh PMI ketika pulang ke tanah air. Jika PMI merasa kebingungan atau kesulitan ketika tengah berada di bandara, maka personil help desk senantiasa membantu.

Ketiga, akan ada Lounge khusus bagi PMI yang ditargetkan dapat dibuka di Bandara Soekarno-Hatta pada akhir Oktober 2020. Menurut Benny, lounge ini nantinya dapat dipergunakan bagi PMI untuk menunggu waktu sebelum memproses keberangkatan, atau menunggu tibanya keluarga untuk menjemput saat mereka kembali ke tanah air.

Keempat, tersedia Media digital untuk sosialisasi. PT Angkasa Pura II dan BP2MI menyediakan lebih dari 300 media digital di seluruh bandara, termasuk di Soekarno-Hatta. Tujuannya  untuk sebagai media promosi dan sosialisasi berbagai program pelayanan dan perlindungan bagi PMI, sehingga program tersebut dapat tepat sasaran dan dimanfaatkan dengan baik.

Kelima, PT Angkasa Pura II dan BP2MI menyediakan tempat pemasaran produk UMKM dari pekerja migran. Benny mengatakan, cukup banyak PMI  yang sudah kembali ke tanah air dan kemudian memilih berwirausaha Mereka telah menghasilkan sejumlah produk untuk pasar ekspor dan juga di dalam negeri.

Total dari 5 fasilitas khusus tersebut, sebanyak 3 fasilitas sudah dapat digunakan yaitu help desk, media digital untuk sosialisasi, dan area untuk memasarkan produk UMKM dari PMI.

“Dua fasilitas segera menyusul yaitu special lane di akhir September 2020 dan lounge di akhir Oktober 2020. Setelah seluruh fasilitas tersedia di Soekarno-Hatta, maka tidak menutup kemungkinan fasilitas serupa juga hadir di bandara kantong-kantong PMI,” jelas Benny. ***(Humas BP2MI)

Sumber : BP2MI

04 September 2020

Wujudkan Pelayanan VVIP Bagi PMI, BP2MI Teken MoU dengan PT Angkasa II

 

Tangerang, BP2MI (4/9) - Bersinergi dengan PT. Angkasa Pura II (Persero) sebagai operator bandara, BP2MI merealisasikan wujud pelayanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai warga negara VVIP untuk memberikan pelayanan dan pelindungan PMI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri atau sewaktu kembali ke tanah air dengan menyediakan fasilitas yang nyaman di bandara.

Sinergi antara kedua pihak ini diresmikan dengan pandatanganan Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dengan Presiden Direktur PT. Angkasa Pura II (Persero), Muhammad Awaluddin pada Jumat, 4 September 2020 bertempat di Ruang Rapat Arjuna, Terminal 3, Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. 

Penandatanganan ini adalah tindaklanjut dari Nota Kesepahaman yang sebelumnya telah ditandatangani antara BP2MI dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian BUMN dan BP2MI, pada 18 Agustus 2020 lalu yang ditandangani langsung Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dan Erick Thohir, Menteri BUMN.

Setidaknya ada 5 ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini antara BP2MI dan Angkasa Pura II, yaitu: pertama, fasilitas jalur khusus (special line) bagi PMI dalam rangka memberikan kelancaran pelayanan kepulangan dan keberangkatan sebagaimana selama ini diberikan bagi fasilitas diplomatik dan pejabat.

Kedua, fasilitasi ruangan help desk yang akan memberikan informasi layanan bagi PMI. Ketiga, fasilitasi lounge bagi PMI yang akan digunakan sebagai ruang tunggu yang nyaman. Keempat, fasilitasi display (booth) bagi produk PMI pada terminal kedatangan, yang merupakan fasilitas untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan dari para PMI Purna yang memiliki kualitas dan standard ekspor. Serta, kelima, promosi program pelayanan dan pelindungan PMI, melalui media advertising di bandara yang dimiliki AP II untuk mensosialisasikan program-program BP2MI maupun program pemerintah lainnya, dan terakhir terkait kerja sama lainnya yang disepakati oleh BP2MI dan PT. Angkasa Pura II (Persero) nantinya.

Benny menyatakan, bahwa ada  permasalahan utama dalam penanganan PMI, yaitu PMI tidak boleh lagi dilihat sebagai masalah, saat ini PMI adalah aset bangsa dengan sumbangannya sebesar 159.6 Triliun rupiah yang menjadi remitansi sepanjang tahun 2019. Karena itulah,  mereka layak memperoleh pelayanan VVIP di Indonesia. Selanjutnya masih banyaknya eksploitasi, kekerasan fisik, gaji yang tidak dibayar, dan ketidakadilan bagi PMI lainnya yang saat ini masih terjadi.

 "Potret ini menggambarkan kepada kita bahwa harus ada terobosan-terobosan yang out of the box, dimana negara harus hadir dan juga hukum harus dipaksa untuk bekerja. Kerjasama ini merupakan upaya kita dalam memberikan pelayanan VVIP terhadap para PMI," jelas Benny.


Presiden Direktur Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin mengatakan, penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan upaya PT. Angkasa Pura II (Persero) dan BP2MI untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi dan instruksi dari Menteri BUMN, Erick Thohir untuk meningkatkan pelayanan bagi PMI dengan bandara sebagai pintu masuk dan keluar bagi PMI ke luar negeri. Rencananya fasilitas-fasilitas tersebut juga akan disediakan di bandara yang menjadi daerah kantong PMI. 

"PT. Angkasa Pura II (Persero) memiliki 19 bandara, sesuai dengan permintaan Kepala BP2MI, sudah pasti kami menyediakan di Bandara Soekarno-Hatta, kami juga akan memprioritaskan penyediaan fasilitas-fasilitas bagi PMI tersebut di daerah dengan bandara yang menjadi kantong keberangkatan dan kepulangan bagi PMI," sebutnya.

Dengan adanya kesepakatan ini, Kepala BP2MI mengucapkan apresiasi dan terimakasihnya. "Terimakasih Pak Presiden Jokowi, Menteri BUMN, dan Angkasa Pura yang telah memberi jalan kepada BP2MI untuk mewujudkan mimpi para Pekerja Migran Indonesia," tutup Benny.*** (Humas BP2MI)

Sumber : BP2MI

02 September 2020

Kepala BP2MI : Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran adalah Mandat Undang Undang

 


 Jakarta, BP2MI (1/9) - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menegaskan bahwa pembebasan biaya penempatan untuk Pekerja Migran merupakan mandat dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

“Yang pasti pembebasan biaya penempatan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah perintah Undang-undang, dan  sudah tegas bahwa PMI tidak di biayai biaya penempatan,” ujar Benny saat diwawancari Kantor Berita CNA Taiwan, di Kantor BP2MI Jakarta, Senin (31/8/2020).

Sebagaimana dimandatkan dalam UU No. 18/2017, terutama Pasal 30, BP2MI telah menerbitkan Peraturan BP2MI yang progresif dan revolusioner melalui pembebasan biaya penempatan melalui Peraturan BP2MI No. 09/2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia. 

Dalam Perka tersebut, bahwa PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan berupa tiket keberangkatan, tiket pulang, visa kerja, legalisasi perjanjian kerja, pelatihan kerja, sertifikat kompetensi kerja, jasa perusahaan, penggantian paspor, surat keterangan catatan kepolisian,  jaminan sosial PMI, pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri.

“PMI juga tidak dikenakan biaya untuk pemeriksaan kesehatan tambahan jika negara tertentu mempersyaratkan, transportasi lokal dari dari daerah asal ke tempat keberangkatan di Indonesia dan akomodasi,” tegas Benny. 

Peraturan BP2MI tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI tersebut akan membebaskan biaya penempatan pada 10 jenis jabatan yang terkategorikan sebagai jabatan informal dan jabatan rentan yang kesepuluh jabatan tersebut  antara lain Pengurus rumah tangga, Pengasuh bayi, Pengasuh lanjut usia (lansia), Juru Masak, Supir Keluarga, Perawat Taman, Pengasuh Anak, Petugas Kebersihan, Petugas ladang/perkebunan, Awak Kapal Perikanan Migran.

“Ini baru mencakup 10 sektor yang di bebaskan biaya penempatan untuk PMI. Karena 10 sektor ini merupakan  sektor yang sangatlah rentan. Kita ingin mensejahterakan dan memerdekakan PMI tanpa beban biaya biaya penempatan,” ujarnya

Menurut Benny, jika ada protes  dengan pembebasan biaya dari negara penempatan maka jangan gunakan PMI.  “Kita akan pekerjaakan PMI untuk negara lain.  Masih banyak negera penempatan yang ingin menggunakan jasa PMI kita.  Harus fair, ini adalah perintah Undang-undang dan  ini  tidak boleh mundur ini adalah pembelaan kami untuk PMI,” pungkas Benny. ** (Humas BP2MI)

Sumber : BP2MI