Deputi Perlindungan BNP2TKI saat menyampaikan sambutan pada giat peresmian laboratorium konsultasi usaha bagi PMI Purna di BP3TKI Lampung (30/10)Pembentukan Laboratorium PMI ini dimaksudkan sebagai wadah untuk bertukar pikiran/meminta pertimbangan/memutuskan sesuatu/meminta nasehat dan konsultasi terkait aspek rintisan usaha bagi PMI dan keluarganya, ujar Kepala BP3TKI Lampung Ahmad Salabi.
Sejak tahun 2015, BP3TKI Lampung telah menyelenggarakan 30 (tiga puluh) kali paket pemberdayaan terintegrasi bagi PMI Purna yang dilaksanakan di berbagai daerah basis PMI di Provinsi Lampung. Dari hasil pemberdayaan tersebut, telah terbentuk embrio kelompok usaha PMI Purna yang terus berkembang usahanya.
Kendala yang dihadapi kelompok usaha PMI Purna binaan BP3TKI Lampung dalam merintis usaha cukup variatif, dimulai dari sulitnya akses pemasaran, pemodalan, perijinan, peningkatan kapasitas produk, konsultasi usaha dan lain-lain. Di sisi lain, Pemerintah, BUMN, serta Perusahaan Swasta sebenarnya memiliki program kerja dalam hal fasilitasi pengembangan usaha bagi usaha kecil dan menengah (UKM), baik dalam hal pemberian hibah sarana prasana bagi UKM, pemberian bantuan modal, fasilitasi perijinan gratis, serta pelatihan pengembangan kapasitas usaha.
Berangkat dari hal tersebut, BP3TKI Lampung menginisiasi pembentukan Laboratorium Konsultasi Usaha PMI Purna untuk memfasilitasi para PMI Purna wirausaha kepada para pihak yang dapat memberikan layanan pengembangan usaha. “Harapannya, PMI Purna dapat sukses menjadi wirausaha, sehingga tidak ada keinginan untuk bekerja kembali ke luar negeri” tutup Salabi.
Deputi Perlindungan BNP2TKI Anjar Prihantoro Budi Warsono, menyatakan laboratorium dibentuk dengan tujuan meningkatkan akses usaha (modal, keterampilan, pasar/pemasaran, IT entrepreneur dan manajemen). Memperluas data dan informasi potensi usaha PMI serta mendorong kolaborasi dan sinergitas kebijakan serta program pemberdayaan PMI dan keluarganya antar sektor terkait baik di daerah maupun tingkat nasional.
Sementara itu, David Ariswandy selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemkab Lampung Timur mewakili Bupati Lampung Timur mengungkapkan dalam proses peresmian Laboratorium Konsultasi Usaha Bagi PMI Purna dan keluarga, pihaknya melalui Dinas Kesehatan Kab. Lampung Timur telah menandatangani perjanjian kerja bersama dan SOP terkait dengan Pengurusan izin P-IRT bagi peserta program pemberdayaan.”Peredaran produk pangan di Kabupaten Lampung Timur dapat terjamin dari sisi keamanan, mutu dan manfaat serta kualitas produk PMI Purna juga dapat terjaga sehingga dapat mengembangkan usahanya” tutur david.
Pembukaan laboratorium dihadiri para pejabat instansi terkait, seperti Disnaker, Dinas Koperasi dan UM-KM, Disperindag wilayah kerja Prov. Lampung. Selain itu, Perwakilan Balai Besar POM, LP POM MUI, Perbankan, PPPMI, PMI Purna, Mitra usaha hingga CO KKBM turut hadir dengan harapan dapat mengenalkan layanan baru ini kepada publik.
Sumber : BNP2TKI
