Denpasar, KDEI (27/04/2017), KDEI di Taipei hadir dalam
Employment Busines Meeting (EBM) ke sembilan yang diselenggarakan oleh Deputi
Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, BNP2TKI. Kegiatan tersebut
dilaksanakan di di Ruang Kharisma Ballroom Discovery Kartika Hotel Denpasar,
Bali.
Deputi KLN dan Promosi, Elia Rosalina Sunityo dalam
sambutannya menyampaikan bahwa salah satu dari kegiatan yang menjadi prioritas
BNP2TKI di tahun 2017 ini adalah perluasan penempatan TKI formal (terampil) ke
berbagai negara tujuan penempatan. Terkait dengan prioritas penempatan TKI
formal itu, salah satu cara yang ditempuh adalah memperkuat cakupan pasar kerja
luar negeri melalui kerjasama berbagai skema penempatan TKI serta peningkatan
fungsi Labour Market Inteligence di Perwakilan Republik Indonesia.
EBM ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkini tentang kesempatan kerja serta pasar kerja bagi tenaga kerja Indonesia di negara-negara kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah serta Eropa. Juga mendapatkan komitmen penempatan TKI sektor formal baik skema G to G, G to P maupun P to P dari potential employer, employment agencies dan stakeholder lainnya. Serta sharing informasi mengenai kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi Tenaga Kerja Indonesia berbagai sektor unggulan dan permintaan tenaga kerja di pasar kerja luar negeri.
Prioritas penempatan TKI formal terampil ini merupakan arah kebijakan Pemerintah khususnya dalam perluasan kesempatan kerja luar negeri di bidang penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri adalah, peningkatan TKI formal (terampil), profesional, dan mandiri.
Perwakilan yang turut hadir dalam kegiatan ini dari jajaran pemerintahan Kerajaan Arab Saudi Deputy Minister of International Labor Affair, Ziyad Al Saigh, dan 9 (Sembilan) Perwakilan RI di luar negeri yaitu KBRI Doha, KBRI Riyadh, KBRI Muscat, KBRI Bandar Seri Begawan, KBRI Singapura, KJRI Istanbul Turki, KJRI Osaka Jepang, KJRI Penang, KDEI di Taipei, serta beberapa Employer dari bermacam-macam perusahaan yang membawa info demand langsung untuk formal sektor, serta 70 PPTKIS yang akan menindaklanjuti info demand yang didapat dalam rapat EBM ini.
Sementara itu Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono menambahkan EBM ini merupakan upaya promosi yang sangat strategis. EBM ini dilakukan sebagai kegiatan yang memfasilitasi pertemuan calon pengguna jasa (users) dengan sumber supply di dalam negeri.
EBM ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkini tentang kesempatan kerja serta pasar kerja bagi tenaga kerja Indonesia di negara-negara kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah serta Eropa. Juga mendapatkan komitmen penempatan TKI sektor formal baik skema G to G, G to P maupun P to P dari potential employer, employment agencies dan stakeholder lainnya. Serta sharing informasi mengenai kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi Tenaga Kerja Indonesia berbagai sektor unggulan dan permintaan tenaga kerja di pasar kerja luar negeri.
Prioritas penempatan TKI formal terampil ini merupakan arah kebijakan Pemerintah khususnya dalam perluasan kesempatan kerja luar negeri di bidang penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri adalah, peningkatan TKI formal (terampil), profesional, dan mandiri.
Perwakilan yang turut hadir dalam kegiatan ini dari jajaran pemerintahan Kerajaan Arab Saudi Deputy Minister of International Labor Affair, Ziyad Al Saigh, dan 9 (Sembilan) Perwakilan RI di luar negeri yaitu KBRI Doha, KBRI Riyadh, KBRI Muscat, KBRI Bandar Seri Begawan, KBRI Singapura, KJRI Istanbul Turki, KJRI Osaka Jepang, KJRI Penang, KDEI di Taipei, serta beberapa Employer dari bermacam-macam perusahaan yang membawa info demand langsung untuk formal sektor, serta 70 PPTKIS yang akan menindaklanjuti info demand yang didapat dalam rapat EBM ini.
Sementara itu Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono menambahkan EBM ini merupakan upaya promosi yang sangat strategis. EBM ini dilakukan sebagai kegiatan yang memfasilitasi pertemuan calon pengguna jasa (users) dengan sumber supply di dalam negeri.
Siswadi, Wakil Kepala KDEI di Taipei dalam paparannya menyampaikan
beberapa hal yang menjadi informasi dan peluang sekaligus tantangan dalam penempatan
dan perlindungan TKI di Taiwan antara lain terkait lowongan kerja profesional (white
collar) yang dapat diisi oleh tenaga kerja profesional dari Indonesia, adanya revisi
Peraturan baru Taiwan yang pro terhadap TKA antara lain perpanjangan kontrak
tanpa pulang, cuti dengan gaji tetap dibayar, maupun peraturan perlindungan terhadap
ABK (act distant water). Selain itu sejalan dengan kebijakan baru tentang New
South Bound Policy, pihak Taiwan mencoba melakukan investasi ke Indonesia yang
secara langsung membutuhkan tenaga kerja. Salah satu skema penempatan yang
perlu dilakukan penjajakan adalah Taiwan telah memberlakukan Direct Hiring
(perekrutan langsung TKA tanpa mekanisme
agensi/PT), saat ini beberapa sending countries telah mencoba skema tersebut.
Beliau juga menegaskan bahwa salah satu kendala saat ini
terkait dengan penempatan TKI di Taiwan adalah masalah pembebanan biaya
(overcharging) yang memberatkan TKI, tentunya hal ini perlu pembenahan yang
serius.
Di akhir penyampaiannya beliau juga menyampaikan bahwa saat
ini Taiwan sedang menggodok RUU baru yakni “Act for the Recruitment and
Employment of Foreign Profesional Tallent” tentang kebijakan untuk menarik
lebih banyak pekerja professional, diutamakan dari alumni perguruan tinggi.
Turut hadir dalam even tahunan tersebut yakni Devriel Sogia
Raflis selaku Kepala Bidang Tenaga Kerja, Farid Ma’ruf, dan Analis Bidang Tenaga
Kerja.
Sampai pada penutupan acara ini, diperoleh ribuan job
indikasi yang selanjutnya dapat difollow up oleh BNP2TKI untuk dapat
ditindaklanjuti menjadi job ril dan diharapkan terjadi matching antara supply
dan demand sehingga dapat berlanjut pada proses penempatan TKI ke luar negeri
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dokumentasi :
Sumber : Website KDEI di Taipei