 |
| Source : www.peoplesworld.org |
Sebagaimana
dikutip dari berita Online Taiwan News bahwa MOL Taiwan (Rabu) menyampaikan bahwa
jika pekerja sektor formal memilih mengambil kompensasi cuti untuk lembur
mereka bekerja, mereka juga dapat memiliki hak untuk memutuskan kapan untuk
mengambil cuti.
MOL secara resmi
menyampaikan bahwa pekerja formal (private) memiliki hak untuk memilih apakah
akan dibayar atau mengambil kompensasi cuti untuk lembur mereka, dan jika
mereka memilih yang terakhir, mereka juga memiliki hak untuk memutuskan kapan
harus mengambil cuti mereka.
Amandeman
Peraturan Ketenagakerjaan (Standar Labor Act) mulai berlaku pada tanggal 1
Maret 2018. Hukum perburuhan baru mencabut peraturan mengenai gaji empat kali
lipat untuk lembur dan menetapkan bahwa pekerja dapat memilih untuk mendapatkan
bayaran untuk lembur atau memiliki kompensasi cuti. Peraturan baru tersebut
juga menetapkan bahwa cuti tahunan yang tidak terpakai dapat ditangguhkan pada
tahun berikutnya.
Namun,
setelah undang-undang perburuhan baru mulai berlaku, banyak pekerja masih
menulis surat ke kementerian untuk mengajukan pertanyaan.
Huang
Wei-chen, deputy director of MOL’s Department of Labor Standards and Equal Employment,
mengatakan pertanyaan yang paling sering diajukan berkonsentrasi pada peraturan
mengenai upah lembur, kompensasi cuti dan
satu hari libur setiap tujuh hari.
Pekerja bisa
memutuskan kapan harus mengambilnya Cuti untuk lembur, dan mengajukan ke
majikan mereka untuk mendapatkan persetujuan, sebagai pengganti majikan membuat
keputusan untuk pekerja terkait kapan harus mengambil kompensasi cuti mereka.
Jika
pengusaha tidak dapat menyetujui waktu cuti yang diajukan, mereka harus
membayar lembur sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan,
kata MOL.
Namun
peraturan baru tersebut tidak berlaku untuk kontrak lama yang dibuat sebelum 1
Maret 2018 dimana pekerja dan majikan telah menyetujui hanya kompensasi untuk
lembur, tambah kementerian tersebut.
Kementerian juga
mengatakan bahwa membatalkan cuti dapat ditangguhkan ke tahun berikutnya, dan
jika cuti masih belum benar-benar digunakan pada akhir tahun itu, pengusaha
harus membayar sisa cuti tahunan yang tidak terpakai sesuai dengan tingkat gaji
tahun cuti yang tidak diambil tersebut.
Sebagai
contoh, seorang pekerja memiliki empat hari cuti yang tidak digunakan pada
tahun 2018, empat hari tersebut dapat ditangguhkan hingga 2019, dan dalam hal
empat hari masih belum benar-benar digunakan pada akhir 2019, pengusaha harus
membayar untuk cuti yang tidak digunakan yang tersisa menurut tingkat gaji
2018, kementerian menambahkan.
Dikutip dari : TaiwanNews
