SARANA ADVOKASI & EDUKASI

"FIGHT TO SAVE PMI TAIWAN"

Hati-hati Penipuan Yang Mengatasnamakan Pejabat maupun Institusi BP2MI, Agar Selalu Waspada! ~

07 March 2017

Pencapaian Empat Program Prioritas BNP2TKI, Akan Disertai Peningkatan Kualitas SDM

BOGOR, BNP2TKI – Pencapaian empat program prioritas BNP2TKI pada tahun 2017 akan disertai dengan peningkatan kualitas  Sumber Daya Manusia (SDM), disamping perhatian yang lebih besar terhadap penguatan sistem informasi. Dengan sekalian upaya ini bersifat menyeluruh dan terpadu guna memperoleh hasil yang maksimal.



Peningkatan kualitas SDM itu akan dilakukan melalui berbagai pendidikan, pelatihan serta penugasan di lembaga lain, termasuk kementerian luar negeri, ujar Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono di tengah Rakernis BNP2TKI di Hotel Harris, Sentul Bogor  Minggu malam,  5 Februari 2017. Jajaran Eselon I,  II, III BNP2TKI, serta Kepala BP3TKI, LP3TKI, P4TKI SE-Indonesia menghadiri Rakernis yang bertema Efektivitas Pelaksanaan Anggaran dan Program Prioritas BNP2TKI Tahun 2017 dan 2018.

Terkait dengan peningkatan kualitas  SDM itu, Sestama sebelumnya menyatakan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari masih berlaku prinsip business as usual padahal birokrasi dituntut harus lebih cepat dan efisien. Untuk itu pada tahun lalu, sudah dilakukan reformasi sektor SDM dengan menempatkan orang yang pas pada tempatnya dengan cara mutasi maupun promosi.

Staffing tersebut terus akan terus dilakukan sampai tercapai staffing ideal di BNP2TKI, katanya seraya menambahkan, mudah-mudahan mesin birokrasi akan tetap bekerja lebih baik hingga muncul orang-orang di masing-masing unit yang bisa menjadi pelopor perubahan.

Empat Prioritas Utama

Sementara itu, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid dalam Rakernis tersebut menyatakan, BNP2TKI  pada tahun ini menetapkan empat prioritas utama yakni (1) Integrasi Informasi Pengaduan Masyarakat, (2)Layanan Terpadu Satu Pintu, (3) Upgrading Skill CTKI dan (4) Penguatan/Pemberdayaan Komunitas Tenaga Kerja Indonesia.

Terkait program pertama, Nusron Wahid menyatakan saat ini masyarakat sudah tidak mau tahu alasan Pemerintah bila tidak bisa menjawab pertanyaan masyarakat. “"Intinya masyarakat itu mengadu atau datang menanyakan urusannya ke BNP2TKI itu ingin supaya urusannya selesai."

Untuk itu segala pelayanan informasi yang sifatnya pelayanan langsung terhadap masyarakat itu diintegrasikan menjadi satu sistem. Pelayanan publik harus berubah di era sekarang ini, kita harus quick respons" tuturnya. Untuk itu karakter yang perlu ada bagi semua pegawai BNP2TKI terutama pejabatnya adalah bekerja cepat, mudah dihubungi, rendah hati dan ramah.

Untuk penguatan sistem informasi itu, BNP2TKI juga memanfaatkan Intelligence Media Monitoring (IMM) yang memonitor berita-berita terkait TKI, BNP2TKI, Nusron Wahid, Buruh Migran Indonesia dan Pekerja Migran di ribuan media on line,  150 media cetak yang terbit di Indonesia dan luar negeri serta delapan televisi nasional. Dari monitoring ini dapat dianalisis kecenderungan positif dan negatif pemberitaan, media yang paling banyak memberitakan serta akhirnya terlihat ‘kehadiran ‘ BNP2TKI dalam mengatasi masalah.

Terkait LTSP, BNP2TKI memprioritaskan pendirian di sepuluh kawasan di Indonesia. Selain infrastruktur yang perlu disiapkan, juga yang harus dijunjung pemahaman  bahwa LTSP bertujuan mempermudah, biaya lebih murah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat utamanya  calon TKI dan TKI.

Tentang Upgrading Skill, Kepala BNP2TKI mengatakan,ia merupakan exit strategy moratorium  pengiriman PLRT. Strategi ini bertujuan menghasilkan TKI yang memiliki keahlian hingga bisa bekerja pada sektor hospitality dan sebagainya bukan lagi PLRT.Untuk itu diperlukan sekali keselarasan antara kompetensi TKI yang bersangkutan dengan kompetensi yang diminta pengguna.

Tempat penyelenggaraan upgrading skill ditentukan BNP2TKI dan harus milik publik bukan agen. Tiga hal yang harus disiapkan yakni siapa yang dilatih, lembaga pelatihannya serta kurikulumnya. Program untuk sementara dilaksanakan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Adapun untuk Pemberdayaan TKI Purna diharapkan, akan tercipta wirausaha, peluang usaha/pekerjaan, peningkatan kapasitas, literasi keuangan dan investasi, dan dari komunitas tersebut akan berfungsi sebagai informasi, advokasi dan pendampingan bagi masyarakat sekitar. *** (Humas/SJR/DH/AFF). 

Sumber : BNP2TKI